Tugas Sistem Ekonomi Indonesia

Kajian pendapat ahli tentang system ekonomi Indonesia

A.               Intisari pendapat

Pengertian Sistem Ekonomi

Menurut dumairy : sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam ssuatu tatanan kehidupan.

a.         System

Sistem berasal dari bahasa Latin (systēma) dan bahasa Yunani (sustēma) adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi

a.         Sistem Ekonomi Kapitalis

Dalam Sanusi, sistem ekonomi kapitalis adalah suatu sistem ekonomi dimana kekayaan yang produktif terutama dimiliki secara pribadi dan produksi terutama dilakukan untuk dijual.

b.      Sistem Ekonomi Sosialis

Dumairy menjelaskan, sistem ekonomi sosialis adalah adanya berbagai distorasi dalam mekanisme pasar menyebabkan tidak mungkin bekerja secara efisien, dan bahwa sistem ini bukanlah sistem ekonomi yang tidak memandang penting peranan kapital.

c.       Sistem Ekonomi Campuran

Sanusi menjelaskan dalam sistem ekonomi campuran dimana kekuasaan serta kebebasan berjalan secara bersamaan walau dalam kadar yang berbeda-beda. Ada pula sistem ekonomi campuran dimana peran kekuasaan pemerintah relatif besar.

d.       Sistem Ekonomi Indonesia

Sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia, kapitalisme, sosialisme, atau gabungan dari keduanya. Dalam memahami ekonomi yang diterapkan di Indonesia, paling tidak secara konstitutional, perlu dipahami terlebih dahulu ideologi apa yang dianut oleh Indonesia. Pasal 33 dianggap pasal terpenting yang mengatur langsung sistem ekonomi Indonesia, yakni prinsip demokrasi ekonomi. Secara rinci pasal menetapkan 3 hal, yakni :

a)      Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

b)      Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara.

c)      Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

b.         Hubungan ekonomi antar manusia

Mungkin anda sering mendengar pameo “Tidak ada musuh yang abadi, tetapi yang ada adalah kepentingan yang abadi”.Ada berbagai macam kepentingan, namun kepentingan ekonomi dan kepentingan ideologi (termasuk politik dan kenegaraan) yang sama (menurut saya) merupakan ranking nomor dua perekat kuat hubungan antar manusia. Dengan alasan ekonomi dan ideologi, akan muncul rasa senasib sepenanggungan yang kuat pada banyak populasi; namun ada banyak individu yang juga sanggup meniadakan manusia lainnya apabila tidak memiliki kesamaan kepentingan (meskipun sama agama ataupun suku/ras/etnisnya)

Jika manusia dalam usaha memenuhi keinginan dan kebutuhan pribadinya menggunakan segala cara tanpa memperdulikan apakah cara yang ditempuh itu halal atau haram, merugikan orang lain atau dengan jalan yang tidak baik, maka manusia itu akan menjadi serigala bagi manusia lainnya. Manusia yang sudah menjadi serigala bagi manusia lainnya akan menghalalkan segala cara untuk mencapai keinginannya. Mereka sering mengorbankan orang lain. Mereka tidak peduli apakah orang lain itu rugi akibat perbuatannya. Mereka tidak malu untuk mencari uang dan kekayaan meskipun dengan cara yang curang. Manusia yang menjadi serigala bagi manusia lain disebut homo homini lupus.
Sedangkan kita tahu, manusia tidak dapat hidup sendiri di dunia ini. Dalam melakukan aktivitas, termasuk bekerja dan usaha mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kita selalu membutuhkan bantuan dan kerja sama dari orang lain. Karena itu, kita tidak boleh berlaku seenaknya sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bukankah kita hidup bermasyarakat? Maka kita harus memiliki moral dan akhlak ketika kita menjalankan fungsi sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi.

c.          Perangkat kelembagaan

1.      Pengertian

a)      Lembaga ekonomi ialah pranata yang mempunyai kegiatan bidang ekonomi demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat.

b)      Fungsi, tujuan dan peranan lembaga ekonomi
Fungsi lembaga ekonomi:
• Memberi pedoman untuk mendapatkan bahan pangan
• Memberi pedoman untuk barter dan jual beli barang
• Memberi pedoman untuk menggunakan tenaga kerja dan cara pengupahan
• Memberi pedoman tentang cara pemutusan hubungan kerja
• Memberi identitas diri bagi masyarakat

c)      Tujuan lembaga ekonomi adalah terpenuhinya kebutuhan pokok untuk kelangsungan hidup masyarakat.

2.      Badan – badan usaha

1)      Koperasi,

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya.

2)      Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Di Indonesia, Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. BUMN dapat pula berupa perusahaan nirlaba yang bertujuan untuk menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat.Pada beberapa BUMN di Indonesia, pemerintah telah melakukan perubahan mendasar pada kepemilikannya dengan membuat BUMN tersebut menjadi perusahaan terbuka yang sahamnya bisa dimiliki oleh publik. Contohnya adalah PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.Sejak tahun 2001 seluruh BUMN dikoordinasikan pengelolaannya oleh Kementerian BUMN, yang dipimpin oleh seorang Menteri Negara BUMN.

3)      Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Ciri-ciri BUMD adalah sebagai berikut:

§  Pemerintah memegang hak atas segala kekayaan dan usaha

§  Pemerintah berkedudukan sebagai pemegang saham dalam pemodalan perusahaan

§  Pemerintah memiliki wewenang dan kekuasaan dalam menetapkan kebijakan perusahaan

§  Pengawasan dilakukan alat pelengkap negara yang berwenang

§  Melayani kepentingan umum, selain mencari keuntungan

§  Sebagai stabillisator perekonomian dalam rangka menyejahterakan rakyat

§  Sebagai sumber pemasukan negara

§  Seluruh atau sebagian besar modalnya milik negara

§  Modalnya dapat berupa saham atau obligasi bagi perusahaan yang go public

§  Dapat menghimpun dana dari pihak lain, baik berupa bank maupun nonbank

§  Direksi bertanggung jawab penuh atas BUMN, dan mewakili BUMN di pengadilan

4)      Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)

BUMS atau Badan Usaha Milik Swasta adalah Badan Usaha yang dimiliki oleh swasta. Badan usaha ini sepenuhnya dikelola dan permodalannya dari pihak swasta. Berikut dijelaskan beberapa jenis BUMS yang ada di Indonesia.

d.         Tatanan kehidupan Ekonomi

Ekonomi, terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis dapat mendorong masyarakat lokal untuk mengelola berbagai potensi ekonomi dan sumber daya alam sehingga kebutuhan masyarakat lokal dapat terpenuhi;

dari segi ekonomi adalah berdampak pada terwujudnya peningkatan kemampuan masyarakat lokal dalam mengelola dan memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya tanpa ketergantungan yang tinggi dari luar;

Tinjauan ekonomi, munculnya inisiatif untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola sumber-sumber ekonomi demi memenuhi kebutuhan pokok masyarakat lokal;

mewujudkan kemampuan pengelolaan ekonomi dan sumber-sumber kekayaan alam secara terkendali untuk kelangsungan tersedianya kebutuhan pokok masyarakat lokal;

Bidang ekonomi adalah menciptakan suasana kondusif masyarakat lokal untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola ekonomi dan sumber-sumber kekayaan alam secara terkendali;

Bidang ekonomi :

(1) menciptakan tumbuhnya pelaku-pelaku ekonomi dari kalangan masyarakat lokal;

(2) memberikan proteksi tumbuhnya pelaku-pelaku ekonomi dari kalangan masyarakat lokal.

Tinjauan ekonomi, munculnya inisiatif untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola sumber-sumber ekonomi demi memenuhi kebutuhan pokok masyarakat lokal;

B.               Analisis factual (realita)

1. Pemerintahan Orde Lama

Pada tanggal 17 agustus 1945, indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun demikian, tidak berarti Indonesia sudah bebas dari Belanda. Tetapi setelah akhirnya pemerintah Belanda mengakui secara resmi kemerdekaan Indonesia. Sampai tahun 1965, Indonesia gejolak politik di daalam negeri dan beberapa pemberontakan di sejumlah daerah. Akibatnya, selama pemerintahan orde lama, keadaan perekonomian Indonesia sangat buruk. Seperti pertumbuhan ekonomi yang menurun sejak tahun 1958 dan defisit anggaran pendapatan dan belanja pemerintahan terus membesar dari tahun ke tahun. Dapat disimpulkan bahwa buruknya perekonomian Indonesia selama pemerintahan Orde Lama terutama disebabkan oleh hancurnya infrastruktur ekonomi, fisik, maupun nonfisik selama pendudukan jepang. Dilihat dari aspek politiknya selama periode orde lama, dapat dikatakan Indonesia pernah mengalami sistem politik yang sangat demokratis yang menyebabkan kehancuran politik dan perekonomian nasional.

2. Pemerintahan Orde Baru

Maret 1966, Indonesia dalam era Orde Baru perhatian pemerintahan lebih ditujukan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lewat  pembangunan ekonomi dan sosial tanah air. Usaha pemerintah tersebut ditambah lagi dengan penyusunan rencana pembaangunan 5 tahun secara bertahap dengan target-target yang jelas sangat dihargai oleh negara-negara barat. Tujuan jangka panjang dari pembangunan ekonomi di Indonesia pada masa Orde Baru adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui suatu proses industrialisasi dalam skala besar. Perubahan ekonomi struktural juga sangat nyata selama masa Orde Baru dimana sektor industri manufaktur meningkat setiap tahun. Dan kondisi utama yang harus dipenuhi terlebih dahulu agar suatu usaha membangun ekonomi dapat berjalan dengan baik, yaitu sebagai berikut: kemampuan politik yang kuat, stabilitas ekonomi dan politik, SDM yang lebih baik, sistem politik ekonomi terbuka yang berorientasi ke Barat, dan dan kondisi ekonomi dan politik dunia yang lebih baik.

3. Pemerintahan Transisi

Mei 1997, nilai tukar bath Thailand terhadap dolar AS mengalami suatu goncangan yang hebat, hingga akhirnya merembet ke Indonesia dan beberapa negara asia lainnya. Rupiah Indonesia mulai terasa goyang pada bulan juli 1997. Sekitar bulan September 1997, nilai tukar rupiah terus melemah, hingga pemerintah Orde Baru mengambil beberapa langkah konkret, antaranya menunda proyek-proyek dan membatasi anggaran belanja negara. Pada akhir Oktober 1997, lembaga keuangan internasional memberikan paket bantuan keuangaannya pada Indonesia.

4. Pemerintahan Reformasi

Awal pemerintahan reformasi yang dipimpin oleh Presiden Wahid, masyarakat umum menaruh pengharapan besar terhadap kemampuan Gusdur. Dalam hal ekonomi, perekonomian  Indonesia mulai menunjukkan adanya perbaikan. Namun selama pemerintahan Gusdur, praktis tidak ada satupun masalah di dalam negeri yang dapat terselesaikan dengan baik. Selain itu hubungan pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Gusdur dengan IMF juga tidak baik. Ketidakstabilan politik dan sosial yang tidak semakin surut selama pemerintahan Abdurrahman Wahid menaikkan tingkat country risk Indonesia. Makin rumitnya persoalan ekonomi ditunjukkan oleh beberapa indikator ekonomi. Seperti pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang negatif dan rendahnya kepercayaan pelaku bisnis terhadap pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

5. Pemerintahan Gotong Royong

Pemerintahan Megawati mewarisi kondisi perekonomian Indonesia yang jauh lebih buruk daripada masa pemerintahan Gusdur. Inflasi yang dihadapi Kabinet Gotong Royong pimpinan Megawati juga sangat berat. Rendahnya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan Megawati disebabkan antara lain masih kurang berkembangnya investor swasta, baik dalam negeri mauoun swasta. Melihat indikator lainnya, yakni nilai tukar rupiah, memang kondisi perekonomian Indonesia pada pemerintahan Megawati lebih baik. Namun tahun 1999 IHSG cenderung menurun, ini disebabkan kurang menariknya perekonomian Indonesia bagi investor, kedua disebabkanoleh tingginya suku bunga deposito.

C.               Kesimpulan

Dialam negara Republik Indonesia sendiri menggunakan sistem ekonomi Demokrasi Pancasila. Sistem ekonomi inilah yang cocok dengan Indonesia, yang agaknya merupakan sistem ekonomi dengan persaingan yang terkendali.

Indonesia sebagai negara penduduk muslim tersebar didunia sejak lama sudah mencoba menerapkan sendi – sendi ekonomi islam ( sistem ekonomi campuran ) dalam praktek – praktek pembangunan ekonominya. Yang jika ditinjau berdasarkan pemilikan sumber daya ekonomi atau faktor – faktor produksi,tidak terdapat alasan intuk menyatakan bahwa sistem ekonomi kita adalah kapitalisme. Tidak cukup argument untk menyatakan Indonesia menganut sistem ekonomi sosialis. Indonesia mngakui pemilikan individual atas faktor – faktor produksi, kecuali sumber daa alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak , dikuasai oleh negara. Hal ini sebagai mana telah diungkapkan Pasal 33 UUD 1945 . jadi secara konstitusional , Sistem ekonomi Indonesia bukan Kapitalis maupun Sosialis.

Dalam memahami konsep ekonomi itu sendiri masih memiliki kerancuan. Seperti apa yang disampaikan , konsep intervensi negara yang begitu jauh dalam mengatur kehidupan rakyatnya dalam kepemilikan. Jika tidak hati – hati cenderyng mengrahkan pembaca pada pemikiran bahwa sistem ekonomi sosialis yang banyak dianut oleh negara – negara komunis lebih baik dari pada sistem Demokrasi Pancasila itu sendiri .

Sementara yang banyak diperjuangkan oleh para pemikirekonomi si Indosnesia selama ini adalah Sistemekonomi kerakyatan. Dalam konsep ini , individu tidak dilarang dalam memiliki barang – barang atau modal sama sekali, namun negara dalam hal ini mengarahkan dalam pembagiankepemilikan tersebut kepada masyarakat.

Dan sehubungan dengan persaingan antar badan usaha, tidak terdapat rintangan bagi suatu perusahaan untuk memasuki suatu bidang usaha tertentu. Namun untuk menghindari persainagn yang tidak sehat dalam usaha barang tertentu yang sudah jenuh, pemerintam mengendalikannya dengan membuka prioritas –prioritas bidang usaha , termasuk juga prioritas local usaha pengendalian dimaksud misalnya ialah mengumumkan Daftar Negatif Investasi ( DNI ).

Ketidak kapitalisan dan ketidak sosialisan sistem ekonomi Indonesia ( masing – masing dalam pengertiannya yang murni ) terlihat pula perilaku , norma, dan etika, yang berlangsung atau berlaku berlangsung dimayarakat. Kendati tidak tertulis, tapi kadar kapitalis dan sosialis masih jelas terkandung dalam perorganisasian Indonesia.

Tapi dari itu semua rasionalitas masyarakat Indonesia dalam berekonomi adalah tercita dan terpeliharanya optimalitas , bukan maksimalitas. Dalam memenuhi keinginan, masyarakat lebih memilih tercapainya keadaan yang optimum ( keserasian pencurahan upaya dan sumberdaya dengan hasil yang diperoleh ) daripada peraihan kedudukan maksimum. Dengan begitu diharapka pertumbuhan ekonomi tetap terjaga pada tingkatyang diharapkan sekaligus ketimpangan dalam hal distribusi pendapatan perlahan – lahan dapat diperkecil.

Walaupun individualisme orang Indonesia dalam perilaku sehari – hari tampak nyata, dan diduga akhir – akhir ini semakintebal, namun rasa kebersamaan dan kesetiakawanan tak pernah memudar.

Dalam masalah tentang diterapkannya sistem tersebut adalah persoalan kemiskinan dan penganguran. Umumnya masalah ini merupaka msalah klasik yang selalu dihadapi oleh negara ini. Ketika berbicara mengenai hal tersebut sering kita pikirkan bahwa masalah tersebut selalu timbul karena adanya hal dalam ketimpangan masalah ekonomi seperti dalam contohnya pemenuhan kebutuhan pokok. Menurut bebrapa pakar hal tersebut masih berkaitan dengan banyak faktor, diantaranya dalah faktor ketimpangan kakuasaan, prestise, status, jenis kelamin, kepuasaan kerja, kondisi kerja, tingkat partisipasi, kebebasan memilih dan sebagainya , yang kesemuanya erat kaitannya dengan komponen fundamental dari hakikat konsep pembangunan, yakni merupakan upaya penaikan harga diri dan kbebasan memilih.

Jadi walaupun kebutuhan pokok masyarakat secara ekonomis sudah terpenuhi dengan baik, namun ketimpangan non-ekonomis seperti yang disebutkan diatas masih belum terpenuhi, apakah sudah bisa dikatakan rakyat tersebut sudah sejahtera (tidak miskin). 

Nama : Roberto D.Koibur

Nim : 0110340074

Prodi : Ilmu Kesejahteraan Sosial 

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas : Cenderawasih